Permasalahan kalangan Cina perantauan adalah salah satu isu penting dalam hubungan antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara selama Perang Dingin. Walaupun Kementrian Urusan Luar Negeri Cina menyebarkan dokumen-dokumen yang terkait dari tahun 1950-an, di bulan Januari 2004 dan Mei 2006, peneliti-peneliti Cina dalam bidang Cina perantauan dan studi-studi Asia Tenggara belum mempergunakan sebaik mungkin materi-materi baru yang tersedia. Tulisan ini, berdasarkan dokumen yang baru dikerluarkan tersebut, menelaah permasalahan Cina perantauan dalan hubunyan Sino-Birma termasuk isu-isu nasionalitas, politik, peranan ekonomi dan hubungan suku bangsa.

Hubungan Sino-Birma selama periode awal dari pembentukan hubungan diplomatic antara kedua negara (1950-1953)

Birma membangun hubungan diplomatic dengan Cina sejak tanggal 8 Juni 1950, membuat Birma sebagai negara non-sosialis pertama yang dikenal oleh Republik Rakyat Cina (People’s Republic of China ;PRC). Hubungan bilateral walaupun mengalam perkembangan yang lambat dimasa-masa awal, dengan kedua belah pihak mempunyai sikap yang skeptis dan tidak saling percaya satu sama lainya. Para pemimpin Birma yang baru saja memenangkan kemerdekaannya dan mempunyai rasa nasionalisme yang kuat, takut terhadao Cina baru. Sebagai contohnya, sebuah laporan yang dikeluarkan Kedutaan Cina di Birma ke Menteri Urusan Luar Negeri Cina menuliskan bahwa, “Untuk perayaan hari Nasional kita di Birma, pemerintahan Birma menganganinya dengan tidak bersungguh-sungguh dan merusaha menghambat usaha kita, karena mereka mengetahui kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan pengaruh politik kita, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Contohnya, ketika kita melakukan konsultasi dengan mereka tentang tamu-tamu Birma untuk diundang dalam acara resepsi yang akan diadakan, mereka menolak untuk memberikan daftar nama-nama dan secara hati-hati mempelajari nama-nama dari orang-orang yang akan hadir. Kesulitan juga terjadi ketika dalam memilih tempat dari perayaan dan penghiasan tempat tersebut. “Mereka sangat ingin tahu bau dari niat kita daru perayaan-perayaan ini.” [1]

Banyak pemimpin Birma juga mengekspresikan secara terbuka dugaan Birma dan ketakutan Birma terhadap Cina pada beberapa peristiwa. Perdana Menteri Birma U Nu, pernah berkata, “Saya mengakui, sebelum kunjungan pemimpin Zhou Enlai ke Rangoon, antara kedua negara, ada saling ketidak-percayaan. Di pihak Birma, banyak orang yang takut bahwa PRC akan meletakkan blok-blok yang melumpuhkan pemerintahan Birma, semetara di pihak Cina, telah ada keraguan yang serious mengenai apakah Birma benar-benar telah merdeka atau masih berada di bawah Inggris atau Amerika Serikat.” [2]  Di tahun 1945, Sao Shwe Thaik, ketua dewan tinggi Parlemen Birma, mengatakan ke Zhou Enlai, pemimpin Cina yang berkunjung, “rakyat di bagian utara Birma diganggu dengan keberadan tentara Kuomintang (KMT), takut bahwa pemerintahan PRC dan tentara KMT akan melakuran pertikaian militer di Birma.” “Sebagai negara yang kecil, Birma harus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.”[3] Di bulan Desember 1957, dalam pertemuannya dengan Mao Zedong, U Kyaw Nyein, Wakil Perdana Menteri Birma menyatakan bahwa, “sebelum kunjungan Perdana Menteri U Nu’s ke Cina dan pertemuannya dengan ketua Mao, Birma benar-benar takut terhadap Cina, karena Birma adalah negara kecil sementara itu Cina adalah negara yang besar.”[4]

Setelah kemerdekaannya, Birma menerapkan kebijakan luar negeri yang netral. Di tahun-tahun awal setalah pembentukan hubungan diplomatic dengan Cina, Birma bersikap sangat berhati-hati, tidak ingin menyinggung pihak Barat dengan menjalin hubungan dekat dengan Cina, atau tidak menyenangkan Cina dengan menjalin hubungan dekat dengan Barat. Sebuah dokumen rahasai yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Luar Negeri Cina menganalisa kebijakan luar negeri Birma sebagai berikut: di satu tangan, karena Birma adalah tetangga dekat Cina, “Birma tidak mau menjadi musuh Cina dengan berpaling ke pihak imperialis untuk perlindungan. Jika negara itu berkonflik dengan kekuatan imperialis, negara itu akan meminta bantuan ke Cina dan Soviet Union.” Di tangan lain, “walaupun kelas pemimpin Birma mempunyai kemauan kua untuk merdeka, mereka mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan imperialis, tergantung sebagian besar, sampai masa berikutnya. Oleh karena itu, secara diplomatik, Birma masih belum dapat menghilangkan pengaruh dari Barat.[5]

Hubungan hangat antara Cina dan Birma ini mempunyai manifestasi yang jelas sebelum kunjungan Zhou Enlai ke Birma di tahun 1954. Contohnya ketika pertemuan dengan Yao Zhongming, Duta Besar Cina untuk Birma, Menteri Luar Negeri Birma berkata bahwa tidaklah pantas bagi Duta Besar Yao untuk membuat pernyataan seperti melawan imperialisma Amerika Serikat, ketika berpidato di depan pertemuan kalangan Cina perantauan lokal, dan menyarankan bahwa Yao berhati-hati dalam berbicara untuk menghindari masalah.[6]  Tanggal 18 Oktober 1951, Yunnan Daily menerbitkan “Perjuangan Birma untuk Perdamaian Dunia” oleh Thakin Lwin ,Ketua Konferensi Birma untuk Perjuangan Perdamaian Dunia. Dalam artikel ini dia menulis, “imperialisme Amerika Serikat, dengan berbagai nama baik “bantuan ekonomi”, memperbaiki dan membangun lapangan udara di Birma”, dan Amerika berusaha menggunakan Birma untuk melakukan aktifitas-aktifitas sabotase melawan Negara Republik Rakyat Cina, pemimpin melawan imperialisme.” Pihak Birma, yang menolak semua ini dan mengulang kembali kebijakan luar negeri yang netral dan kebijakan sebagai tetangga negara yang baik [7], meminta kepada Menteri luar negeri Cina untuk menerbitkan sebuah artikel penjelasan pada Yunnan Daily untuk menjelaskan pesan yang salah.[8]

Pengasingan diri antara Cina dan Birma di tahun-tahun pertama setelah pembentukan hubungan diplomatik disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut: pertama, adanya ketidak tahuan dan kecurigaan keduanya pada kepeminpinan baru di kedua negara tersebut; Kedua, permasalahan Cina perantauan, Ketiga, isu perbatasan yang tidak terselesaikan; Keempat, tentara KMT di daerah segi tiga emas di bagian utara Birma; Kelima, alasan-alasan geopolitik dan sejarah; Keenam, Perang Dingin. Oleh karena itu walaupun Birma merupakan negara non-sosialis pertama yang dikenal oleh PRC, kedua negara ini terpisahkan di tahun-tahun awal setelah pembentukan hubungan diplomatik keran alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Setelah kunjungan Zhou Enlai di bulan Juni, 1945, ketika kedua negara mengusulkan Lima Prinsip “Secara damai berdampingan”, hubungan antara kedua negera berkembang dengan cepat. Setelah itu kedua belah pihak mengadakan konsultasi dan bertukar pandangan pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama. G. William Skinner, seorang peniliti Amerika, percaya bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Cina dan negara-negara Asia Tenggara mempunyai empat isu yang berkaitan dengan kalangan Cina perantauan, seperti contohnya peranan dominan kalangan Cina perantauan dalam sektor non-pertanian di ekonomi Asia Tenggara; pendidikan di kalangan Cina perantauan; identitas hukum dan kewarga-negaraan ganda di kalangan Cina perantauan; integrasi politik dari kalangan Cina perantauan ke dalan negara-negara Asia Tenggara yang baru merdeka.[9] Di tahun 1950-an, untuk menenangkan perhatian dan kecurigaan Birma terhadap isu kalangan Cina perantauan, pemerintah Cina membuat usaha-usaha yang utama di bidang-bidang yang telah disebutkan G. William Skinner.

Kewarga-negaraan Orang-orang Cina Perantauan

Setelah Perang Dunia II, dengan pendirian PRC, kemerdekaan negara-negara Asia Tenggara, dan mulainya Perang Dingin, Cina, dalam membangun hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Asia Tenggara harus menghadapi dan menyelesaikan isu yang tidak bisa dihindari yang menentuan kewarga-negaraan dari kalangan Cina perantauan yang tinggal di negara-negara tersebut. Dalam konteks Perang Dingin, kalangan Cina perantauan di berada di tengah tengah bangkitnya rasa nasionalisme negara di mana dia tinggal menjadi korban dari sentimen nasional dan kecenderungan ideologi. Negara-negara Asia Tenggara menghakimi kesetiaan kalangan Cina perantauan karena kewarga-negaraan mereka, khususnya kewarga-negaraan ganda yang dipegang oleh beberapa orang. Untuk alasan ini, pemerintah Cina berusaha untuk menghilangkan kecurigaan negara-negara Asia Tenggara bahwa kalangan Cina perantauan telah dipergunakan sebagai “agen rahasia” oleh Cina. Di awal tahun 1950-an, ada sekitar 350,000 orang Cina perantauan di Birma. Di bawah Hukum Kewarga-negaraan dari kedua negara, 260,000 dari mereka diperkirakan mempunyai kewarga-negaraan ganda, jumlah tersebut mencapai 75% dari jumlah total. Jika tidak ditangani secara baik, isu tentang kewarga-negaraan mereka akan mempunyai dampak yang kurang baik terhadap hubungan antara kedua negara tersebut dan juga terhadap kehidupan mereka yang menetap di negara tersebut.

Ketika bertemu dengan Duta Besar Birma untuk Cina pada tanggal 1 Agustus 1950, Pemimpin Zhou Enlai bertanya tentang hubungan antara mereka yang kawin silang dengan penduduk lokal dengan kalangan Cina perantaua dan orang Birma dan kewarga-negaraan bagi mereka yang menikah dengan orang Cina perantauan.[10] Perdana Menteri Birma U Nu melakukan kunjungan ke Cina di bulan Desember 1954. Setelah bertemu kedua sepakat “kewarga-negaraan untuk orang Cina perantauan di Birma, kedua pemerintahan akan melakukan konsultasi melalui saluran diplomatik secepatnya.” [11] Tanggal 13 Oktober 1955, U Hla Maung, Duta Besar Birma untuk Cina, menanyakan apakah Cina akan menyetujui pelepasan kewarga-negaraan Cina  oleh kalangan Cina perantauan yang telah mendapatkan kewarga-negaraan Birma. Birma telah siap untuk bernegosiasi dengan Cina dalam isu kewarga negaraan ganda.[12] Tak lama setelah itu, setelah sejumlah studi dan diskusi, Cina membuat draft pengumuman bersama dan siap untuk menerima permintaan Birma.[13]  Walaupun begitu, dikemudian hari Cina merubah pendapatnya, mempunyai keyakinan bahwa pemerintahan Birma berniat untuk “mendapat persetujuan partial dulu, dengan dasar yang akan memberikan pihak Birma desakan dalam memutuskan apakah negosiasi satu untuk semua penyelesaian dari pertanyaan tentang kewarga-negaraan orang Cina perantauan akan dimulai, atau terkatung-katung, memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja.”[14 ] Oleh karena itu CIna tidak menanggapi permintaan Birma dan tidak melakukan negosiasi tentang hal tersebut. Di lain pihak, Cina menunjukkan sikap yang positif terhadap kalangan Cina perantauan yang mendapatkan kewarga-negaraan Birma, dan percaya bahwa “kepemilikan kewarga-negaraan Birma oleh kalangan Cina perantauan di Birma memberikan keuntungan bagi negaranya secara politik dan ekonomi, sebuah kebijakan seharusnya diadopsi untuk mendorong meningkatnya jumlah kalangan Cina perantauan yang mendapatkan kewarga-negaraan Birma.” [14] “Hal ini lebih menguntungkan bagi kita jika kalangan Cina perantauan lokal mendapatkan kewarga-negaraan Birma.” [13]

Ketika bertemu dengan Duta Besar Birma untuk Cina pada tanggal 22 Juni 1956, “Pemimpin Zhou mengatakanm Prinsip dasar untuk Cina adalah kita berhutang budi kepada kalangan Cina perantauan, yang lahir di negara di mana mereka tinggal dan ingin untuk tetap tinggal di sana, mendapatkan kewarga-negaraan dari negara-negara tersebut.” [15] Ini berarti Cina menerima Birma yang telah memberikan kewarga-negaraan kepada kalangan Cina perantauan lokal. Dalam penyambutan acara berkumpul yang diselenggarakan oleh kalangan Cina perantauan lokan pada 18 Desember 1956, Zhou Enlai memperjelaskan kepada kalangan Cina perantauan dan pihak Birma bahwa merupakan hal yang menyenangkan melihat bahwa “sejumlah orang Cina perantauan yang telah tinggal lama di Birma telah menjadi warga negara Birma dengan mendapatkan kewarga-negaraan Birma.””Selama mereka telah membuat keputusan berdasarkan kerelaan dan diijinkan oleh hukum setempat, mendapatkan kewarga-negaraan di negara di mana mereka tinggal, mereka bukan lagi dianggap sebagai warga negara Cina” [16]

Walaupun Cina dan Birma tidak mencapai kesepakatan tentang kewarga-negaraan ganda di kalangan Cina perantauan, pernyataan Pemimpin Zhou Enlai di Rangoon tahun 1956 jelas mengindikasikan bahwa Cina tidak hanya menghargai dan mengerti kenyataan bahwa kalangan Cina perantauan yang telah tinggal di Birma dalam waktu yang cukup lama, tetapi juga mendorong mereka yang telah tinggal cukup lama di Birma untuk menjadi warga negara Birma dan menolak kewarga-negaraan ganda. Di awal tahun 1950-an, ada sejumlah 140,000 orang Cina Birma dan orang Birma sebagai orang tua, keturunan dari generasi tua kalangan Cina perantauan mencapai 80,000 jiwa. Birma secara langsung memberikan kewarga-negaraan Birma kepada 220,000 orang ini. Cina juga mendukung hal tersebut dan menyetujui mereka menjadi warga negara Birma. Kelompok ini juga menganggap diri mereka sendiri sebagai masyarakat loka. U Min Thein, bekas Duta Besar Birma untuk Cina pada suatu ketika menyatakan, “Kelihatannya orang-orang ini menganggap diri mereka sebaga orang Birma. Ketika pemerintah Birma mendaftar semua warga asing, mereka tidak datang untuk mendaftar. Memang benar mereka tidak menggunakan nama Cina mereka di Birma. Di Birma ada banyak orang yang berasal dari Guangdong dan Fujian. Orang Birma menganggap mereka sebagai orang Birma juga, sementara orang Cina menganggap mereka sebagai orang Cina. Kenyataannya, istri-istri dan ibu-ibu mereka adalah orang Birma.”[17] Oleh karena itu, walaupun ada sekitar 260,000 orang Cina perantauan yang diasumsikan mempunyai kewarga-negaraan ganda setelah kemerdekaan Birma, 85% dari mereka mendapatkan penyesaian dari permasalahan tentang kewarga-negaraan karena perjanjian antara Cina dan Birma tentang kewarga-negaraan dari kalangan Cina perantauan yang berasal dari orang tua Cina dan Birma dan keturunan yang lahir dari generasi tua orang Cina perantauan, dan juga kepada identitas diri orang-orang tersebut.

Ini merupakan hal penting bagi kedua negara untuk mencapai sebuah konsesus tentang kewarga negaraan orang Cina perantauan. Walaupun begitu, lebih penting lagi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang identifikasi politik dan peranan ekonomi dari orang Cina perantauan dengan perubahan kewarga-negaraan sehingga kecurigaan pemerintah Birma bahwa orang Cina perantauan adalah tangan panjang dari Cina dapat di hilangkan

Politik di kalangan Cina perantauan

Selama masa Perang Dingin, kalangan Cina perantauan di negara-negara Asia Tenggara dilihat sebagai “agen rahasia” di negara mereka tinggal dan dipergunakan oleh Cina untuk tujuan penyusupan dan ekspansi. Lebih sering kalangan Cina perantauan menjadi target nasionalisme dan ideologi. Pemerintah Birma sangat perduli tentang keterlibatan kalangan Cina perantauan dalam politik, karena ketakutan kalau pemerintahan Cina akan mendapatkan manfaat dari kalangan Cina perantauan untuk mempengaruhi urusan dalam negeri Birma.

Contohnya, ketika bertemu dengan Pemimpin Zhou Enlai, U Ba Swe, Duta Besar Birma untuk Cina, mengemukakan isu tentang kalangan Cina perantauan di Birma telah mensponsori kampanye pemilihan umum calon dari Front Nasional, “Mereka melakukan bisnis dengan partner bisnisnya orang Birma dan mempergunakan sebagian dari penghasilan mereka untuk mensponsori pemilihan. Ketika melakukan kampanye untuk pemilihan, calon dari Front Nasional dapat memperoleh bantuan keuangan dari kalangan Cina perantauan dengan surat perujukan.” Zhou Enlai menjawab, “Posisi Cina adalah jika orang Cina perantauan tidak mendapatkan kewarga-negaraan di negara mereka tinggal, mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam aktifitas politik lokal. Kita tetap memegang hal ini. Jika kalangan Cina perantauan yang bukan berkewarga-negaraan Birma terlibat di kegiatan seperti yang anda katakan, kita akan mendukung pemerintah Birma untuk mencegahnya melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan kita memiliki posisi ynag sama dengan pemerintah Birma. Salah bagi pemerintah Birma mengasumsikan bahwa kita berpihak kepada kalangan Cina perantauan di Birma. Dan untuk kerja sama bisnis antara kalangan Cina perantauan dengan Birma dan menyenai bagaimana mereka menggunakan uang mereka, pemerintah Birma mempunyai hak untuk menyelidiki hal tersebut.” Setelah pertukaran pandangan tersebut dan dengan usaha-usaha dari pihak Cina, U Ni “pada beberapa peristiwa menghilangkan penuduhan terhadap Cina yang tanpa dasar”. Isu ini sejak saat itu tidak pernah muncul lagi. [19]

Bekas Perdana Menteri U Ba Swe menyatakan kepada Zhou Enlai di tahun 1960 bahwa “selama kampanye pemilihan umum tahun 1960, haluan kiri Cina perantauan mendanai fraksi `Bersih` dari AFPFL sehingga mereka dapat menggunakan uang tersebut seenaknya. Kami berharap anda dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan hal ini. Pemimpin dari fraksi `Bersih` dari AFPFL di seluruh Birma meminta bantuan keuangan dari kalangan pengusaha Cina perantauan atas nama pribadi dan para pengusaha tersebut tidak segan-segan untuk memberi mereka.” Zhou Enlai menjawab, “Pemerintah Cina mempunyai kebijakan terbuka bahwa kalangan Cina perantauan yang belum mendapatkan kewarga negaraan Birma tidak diperbolehkan untuk ambil bagian dalam kegiatan politik di Birma. Saya telah mengatakan kepada mereka beberapa kalo. Kedutaan kami juga mendidik kalangan Cina perantauan lokal berdasarkan kebijakan ini.” Duta Besar Cina untuk Birma juga mengatakan, “sebelum pemilihan kedutaan kamu secara khusus memperingatkan kalangan Cina perantauan yang belum mendapatkan kewarga negaraan Birma, mengingatkan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik Birma.[20]  Sebagai jawaban dari tuduhan Birma bahwa Bank of China cabang Rangoon terlibat dalam mendukung U Nu, Zhou Enlai menyatakan bahwa pemerintah Birma mempunyai hak untuk mengecek rekening-rekening di cabang Rangoon, “kita menolak praktek yang dilakukan oleh beberapa partai yang meminta donasi dari kalangan pengusaha. Tetapi sejumlah pengusaha mungkin telah memberikan uang mereka dibawah pengaruh yang lain”.[21]

Ketika Cina dan Birma mulai melakukan saling kunjungan tingkat tinggi di tahun 1954, Cina membuat jelas posisi dan sikapnya terhadap isu-isu politik di kalangan Cina perantauan dengan cara yang jelas. Dalam kunjungan Perdana Menteri U Nu pertama ke Cina, Mao Zedong mengatakan kepadanya, “Kita tidak akan mendirikan organisasi komunis di kalangan Cina perantauan di Birma. Semua cabang yang kita miliki telah dibubarkan. Kita telah melakukan hal yang sama di Indonesia dan Singapura. Kita memberitahukan kepada kalangan Cina perantauan untuk tidak ambil bagian dalam kegiatan politik di Birma. Mereka hanya diperbolehkan untuk berpartisipasi dimana pemerintah Birma mengijinkanya, contohnya dalam perayaan. Kalau tidak mereka akan ditempatkan di situasi yang memalukan dan sulit. Ada beberapa ekstrimis di kalangan Cina perantauan. Kita membujuk mereka untuk tidak merusuhi urusan dalam negeri Birma. Kita memberi tahukan mereka untuk mematuhi hukum di negara di mana mereka tinggal dan tidak berhubungan dengan partai manapun yang melawan pemerintahan Birma melalui pergerakan bersenjata.”[22]376-377

Pada sambutan acara pertemuan yang diselenggarakan oleh kalangan Cina perantauan di Rangoon tanggal 18 Desember 1956, Zhou Enlai menyatakan bahwa sikap Cina yang lebih sistematis: seorang Cina perantauan “seharusnya melakukan apa yang harus dia lakukan, berusaha menjadi warga yang baik, warga yang mematuhi hukum dan menjadi warga yang patut dicontoh.” Dia berkata bahwa mereka yang telah mendapatkan warga negara Birma harus menunjukan perbedaan dari mereka yang belum. Orang-orang ini sebaiknya tidak mengikuti organisasi Cina perantauan manapun dan akhirnya tidak bergabung dalam berpartisipasi dalan kegiatan politik Birma. “ Orang Cina perantauan tidak diijinkan untuk bergabung dengan partai Birma manapun, berperan dalam pemilihan umu dan kegiatan politik lainnya. Mereka harus mengambil jarak dari kegiatan-kegiatan ini. Sebagai tambahan kita tidak akan membangun organisasi partai komunis atau partai demokrasi Cina lainnya. Kita harus membuat garis batas yang jelas di sini. Beberapa orang mungkin bergabung dengan partai setelah mereka kembali ke Cina, tetapi mereka tidak akan pernah diijinkan di sini di Birma. [16] Selama kunjungan ini, Zhou Enlai menyatakan secara terang-terangan bahwa “secara politik kita berpegangan bahwa mereka yang mendapatkan hak pilih di Birma adalah dianggap sebagai warga negara Birma dan tidak lagi warga negara Cina, oleh karena itu tidak boleh untuk bergabung dengan organisasi Cina perantauan dan aktifitasnya. Sama juga jika orang Cina perantauan yang masih memegang kewarga-negaraan Cina, mereka harus menjauhkan diri dari kegiatan politik Birma di manapun. [23]647 Penulis telah diberi tahu oleh seprang Cina perantauan senior di Rangoon, selain memperlihatkan sikap dan memberikan instruksi, Pemimpin Zhou berkata “ di hampir di setiap kesempatan umum bagi kalangan Cina perantauan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik lokal” setiap waktu selama sembilan kunjungannya ke Birma.

Walaupun tahun 1950-an menyaksikan beberapa pergantian dan perubahan dengan isu politik Cina perantauan, secara umum, sikap dan komitmen pemerintah Cina dan fakta bahwa kalangan Cina perantauan menjaga jarah dengan politik lokal, menghapuskan kekhawatiran mendalam Birma terhadap isu politik di kalangan Cina perantauan.

Peranan Ekonomi Kalangan Cina Perantauan

Kekuatan ekonomi dan pentingnya kalangan Cina perantauan adalah alasan lain dari kalangan nasionalis negara yang baru untuk curiga dan memberikan perhatian yang serious terhadap kalangan Cina perantauan. Di satu pihak, sudah cukup lama, kalangan elit politik lokal, kaum ekstrimis nasionalis, dan beberapa kelompok yang berkepentingan mengemudikan kampanye anti-Cina dengan menuduh kalangan Cina perantauan “menguasai nadi-nadi ekonomi negara-negara Asia Tenggara.” Ekonomo nasional merupakan salah satu dari aspek dasar gerakan nasionalisme paska perang di Asia Tenggara. Setelah memenangkan kemerdekaan politik sejak tahun 1945, negara-negara Asia Tenggara mengadopsi tindakan-tindakan ekonomi untuk mendapatkan kemerdekaan ekonomi. Sebelum kemerdekaan Birma, ekonomi negara ini dikuasai oleh kolonialisme Inggris, India dan kalangan Cina perantauan. Setelah kemerdekaannya di tahun 1948, Birmanisasi ekonomi diambil sebagai kebijakan yang paling penting.1 Di tahun 1950-an, nasionalisme ekonomi Birma utamanya ditujukan pada lahan/tanah, banking, pertambangan dan perdagangan. Komunitas Cina perantauan merupakan komunitas yang berorientasi pada perdagangan dengan mayoritas di antara mereka terlibat dalam bisnis dagang dan pengecer. Sehingga kalangan pengusaha Cina perantauan mengalami dampak yang sangat besar dari kebijakan nasionalisasi ekonomi yang memberikan “prioritas kepada orang Birma dalam bidang perniagaan dan perdagangan.”

Menghadapi tantangan-tantangan ini di Asia Tenggara, Cina percaya bahwa konflik antara ekonomi kalangan Cina perantauan dan ekonomi nasional lokal berakar dari “konflik antara ekonomi perniagaan dari kalangan Cina perantauan dan ekonomi nasional lokal”. Pembangunan yang pesat di ekonomi nasional Asia Tenggara membutuhkan dimulainya sektor peniagaan. Dalan pemikiran ini, bisnis komersial dari kalangan Cina perantauan akan secara alami menjadi target penekanan. Pemerintahan lokal mengambil jalan keluar dengan cara hukum dengan mengadopsi kebijakan asimilasi nasional dalam semua industri untuk mengontrol ekonomi. “Kita menyarankan sebagian dari kapital kalangan Cina perantauan untuk ditransfer ke industri sehingga kita bisa mendapatkan posisi yang lebih baik untuk mengambil inisiatif secara politik dan menemukan sebuah solusi dari konflik antara kalangan Cina perantauan dan orang-orang di negara mereka tinggal dan antara ekonomi orang Cina perantauan dan ekonomi lokal.” [25] Dengan mengambil sejumlah kecil langkah untuk mengukur Birmanisasi ekonomi yang umumnya hanya terfokus pada perniagaan dan perdagangan ekspor dan impor, pemerintah Birma mendorong kalangan Cina perantauan untuk berinvestasi dalam industri Birma. Selama kunjungan pemimpin Zhou Enlai ke Birma di tahun 1956, Perdana Menteri Birma, U Ba Swe mengatakan kepada Zhou bahwa, “ Sejak Birma menasionalisasikan kekuasaan perdagangan, mungkin ada beberapa dana yang tidak digunakan di kalangan Cina perantauan. Jika uang ini diinvestasikan dalam pembangunan industri, pemerintah Birma, tidak akan menolaknya, tetapi bahkan akan membantu penyaluran kapital ini”[19]

Dalam kunjungan di tahun 1956, Zhou Enlai berkata kepada kalangan Cina perantauan bahwa jika mereka ingin tinggal di Birma, mereka sebaiknya mempunyai rencana jangka panjang. Terlibat dalam perniagaan mungkin terkadang riskan, sementara berinvestasi dalam industri mempunyai prospek yang baik “Keuntungan dari investasi di industri lambat tetapi pasti. Visi pengusaha seharusnya melibatkan bidang ini, menempatkan dana diam mereka di Birma dan bekerja sama dengan orang Birma. Pembangunan industri dan industri kerajinan tangan dengan persetujuan dari pemerintah Birma adalah rencana yang melihat jangka panjang. Dengan melakukan hal ini, kita dapat melakukan kontribusi bagian kita untuk pembangunan Birma.”[16]

Pemerintah Cina tidak hanya memberikan kebijakan insentif kepada kalangan Cina perantauan untuk berpindah dari bisnis ke industri tetapi juga menyediakan dukungan yang penting dalam bidang teknologi dan peralatan. Contohnya, ketika kalangan Cina perantauan Birma berniat untuk membangun bersama pabrik kertas di pertengahan dan akhir tahun 1950-an, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan Asing dan Menteri Industri Ringan Cina, setelah pembelajaran hati-hati, menyarankan bahwa dalam permasalahan pembagian hasil keuntungan, penyelesaian pendapatan dari pertukaran asing, durasi dari operasi sebelum dinasionalisasikan, modal yang kembali dan pelatihan manajemen, kalangan investor dari Cina perantauan seharusnya tidak perlu meminta terlaly banyak, karena dikhawatirkan hal ini akan menambah curiga pemerintahan Birma.” Kesiapan kita untuk menyediakan asistensi dan dukungan ke pihak Birma dalam hal permesinan dan teknologi menunjukkan keinginan pemerintah Cina untuk menunjukkan jalan dan mendukung kalangan Cina perantauan dalam pemindahan dari perniagaan ke industri.” [26] Kedutaan Cina di Birma juga mengatakan, “industri yang dimiliki dan dioperasikan oleh kalangan Cina perantauan mempunyai sejarah pendek dan dasar yang lemah, tetapi sebagai sebuah kekuatan yang muncul, dia bergerak saling membantu dengan usaha-usaha untuk mengintegrasikan ekonomi menyeluruh di Birma. Ini merupakan jalan keluar satu-satunya. Ini hanya memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonomi Birma, tetapi juga kepentingan kalangan Cina perantauan di jangka panjang. Ekonomi kalangan Cina perantauan harus berorientasi pada komunitas lokal da masyarakat lokal dan berintegrasi kedalam ekonomi nasional Birma. Memberikan kontribusi terhadap kemakmuran ekonomi Birma dan berperan positif dalam peningkatan standar kehidupan masyarakat Birma. “[27]

Sementara itu, sejumlah kecil kalangan pengusaha Cina perantauan melakukan usaha dengan cara tidak jujur membuat pemerintah dan masyarakat lokal marah. Untuk permasalahan ini Perdana Menteri U Ba Swe mengatakan kepada Pemimpin Cina Zhou Enlai yang sedang berkunjung, “Mayoritas kalangan Cina perantauan adalah orang baik. Tetapi beberapa pengusaha Cina perantauan berspekulasi di pasar gelap dan memperikan dampak yang negatif di pasaran. Pemerintah Birma berharap kalangan Cina perantauan dapat memindahkan modal mereka ke pembangunan industri.”[19] Sebagai jawaban, Zhou Enlai menginstruksikan, “kalangan Cina perantauan yang terlibat dalam bisnis atau industri, harus mematuhi hukum di Birma dan menarik diri dari perbuatan ilegal dan tidak bermoral.” Mereka tidak boleh mengendalikan harga yang sangat tinggi, terlibat dalam bisnis pasar gelap yang tidak mengindahkan kepentingan masyarakat umum. “Melainkan mereka seharusnya menjadi pengusaha percontohan yang mempunyai moralitas dan integritas tinggi.”[16]

Isu ekonomi kalangan Cina perantauan tidak sepenting isu politik mereka karena pengarahan yang benar dari kedua pemerintahan dan mengalihan bisnis kalangan Cina perantauan dari perniagaan ke industri, Salah satu alasan penting lainnya adalah kekuatan ekonomi kalangan Cina perantauan sangat jauh lebih lemah dari kalangan India perantauan di Birma yang menarik perhatian lebih.

Hubungan antara kelompok suku

Hubungan yang ramah dan harmonis dengan masyarakat lokal merupakan persyaratan yang penting untuk kehidupan kalangan Cina perantauan dalam masyarakat lokal, memudahkan ketegangan yang timbul dari nasionalisme, dan melindungi kepentingan mereka dan menfasilitasi komunikasi antara mereka yang tinggal di negara tersebut dengan mereka yang berada di negara asal.

Untuk mengenal dengan baik dan berintegrasi ke dalam arus di masyarakat, diperlukan oleh kalangan Cina perantauan, sebagai imigran, untuk mempunyai mentalitas yang positif, bertanggung jawab dan bekerja sama. Pemimpin Zhou Enlai pernah perkata kepada kalangan Cina perantauan untuk menjaga jarak dari sikap yang penuh prasangka dan egois. “Sikap yang mengutamakan kesederhanaan dan berhati-hati lebih dipilih, yang merupakan hal penting dalam mewujudkan hubungan baik antar masyarakat maupun antar negara.” [16] Tuan Li Jun, bekas editor utama Rangoon People’s Daily, mengomentari penyatan Zhou Enlain sebagai berikut, “Saya hadir pada saat Zhou Enlai membuat pernyataan-pernyataan ini, yang mempunyai dampak yang sangat besar di kemudian hari. Dan beranjak dari situ kalangan Cina perantauan mulai meninggalkan sikap Han yang penuh kecurigaan.” [28]

Birma adalah negara dari Budhisme, dengan mayoritas populasinya merupakan pengikutnya. Budhisme merupakan dasar dan inti dari budaya Birma. Adat dan tradisi, sebagai bagian bagian dari budaya, dibentuk dari tahapan yang panjang dari pembangunan bersejarah di berbagai bidang seperti pangan, pakaian, perumahan, pernikahan, penguburan, perayaan selamatan, dan hiburan. Adat dan tradisi merupakan refleksi dari sejarah tradisi, psikologi, agama dan kepercayaan dari setiap kelompok suku, yang menjadi aspek penting dari karakteristik setiap kelompok suku. Oleh karena itu, menghormati dan menerima agama kepercayaan dan adat masyarakat lokal menunjukan, dalam tingkat tertentu, kedekatan dan integrasi dengan arus budaya lokal dan penerimaan serta pengakuan keberadaan kalangan Cina perantauan oleh orang Birma. Sampai saat ini, para pemimpin Cina mengintruksikan bahwa, “kalangan Cina perantauan harus menghormati adat dan agama kepercayaan di negara mereka tinggal. Kita berpendapat bahwa kalangan Cina perantauan harus membangun pertemanan dan kedekatan dengan masyarakat lokal, yang merupakan dasar dalam mengamankan penyelesaian perdamaian yang abadi dari kalangan Cina perantauan di negara di mana mereka tinggal.”[16]

Zhou Enlai juga mendorong perkawinan silang antara kalangan Cina perantauan dan orang Birma. Dia percaya, “perkawinan silang perlu. Ketika bertemu teman-teman Birmanya, dia sangat bangga pada kenyataan bahwa banyak di antara mereka mempunyai hubungan darah dengan Cina dan kita mempunyai banyak saudara dan keluarga di negara ini.“ “Hal ini perlu dirayakan bagi kalangan Cina perantauan yang menikahi orang Birma. Beberapa di antara kamu dan keluarga kamu telah menikah dengan teman Birma saya mengirimkan ucapan selamat.” [16] Untuk tujuan dari mendorong pernikahan silang antara kalangan Cina perantauan dengan orang  lokal, Zhou Enlai menyatakan secara terbuka sejak bulan Agustus tahun 1951 pada pertemuan ke 99 dari Dewan Negara Cina, “ada lebih dari 10 juta jiwa Cina perantauan di Asia Tenggara. Kita harus mendorong mereka untuk berkawin silang dengan orang lokal daro pada melarangnya. Hanya dengan melakukan hal ini mereka dapak berasimilasi dengan kalangan lokal dan melangkah maju bersama mereka.” [23]

Karena bahasa merupakan simbol budaya dan alat komunikasi, penguasaan bahasa lokal adalah salah satu persyaratan bagi kalangan Cina perantauan, sebagai imigran, untuk berasimilasi dengan masyarakat lokal dan membangun hubungan baik dengan komunitas lokal. Zhou Enlai menginstruksikan bahwa kalangan Cina perantauan di Birma seharusnya mempunyai aksen yang baik dalam bahasa Birma, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan orang Birma dengan bebas dan langsung. “Merupakan hal yang memalukan bagi mereka yang tidak belajar bahasa asing dengan baik. Beberapa orang yang telah tinggal lama di luar negeri, tetapi masih belum mengerti satu kalimat-pun dari bahasa lokal.” “Saya sarankan bagi kalangan Cina perantauan untuk mempelajari bahasa asing dengan baik. Dan seharusnya lebih banyak lagi generasi muda Cina perantauan di Birma yang mengerti bahasa Birma.” “Merupakan hal baik bagi koran Cina perantauan untuk mempunyai sejumlah halaman tambahan dalam bahasa Birma. Kalangan Cina perantauan sebaikanya dapat membaca karakter Cina dan Birma. Di sekolah-sekolah Cina perantauan, bahasa Birma harus menjadi pelajaran wajib” [16] Dengan diarahakan dan didukung oleh pemerintah Cina, Cina perantauan di Birma “mulai meningkatkan pembelajaran bahasa Birma mulai pertengahan tahun 1950-an. Dan ini terbukti berguna setelah usaha bertahun-tahun”[29]  Di bulan September, 1957, Asosiasi Guru Bahasa Birma Cina Perantauan, pengambil kebijakan tertinggi dari pendidikan Cina di Birma, mengadopsi sebuah resolusi yang mewajibkan semua sekolah-sekolah Cina untuk mengintensifkan pengajaran bahasa Birma dan menggabungkan pelajaran bahasa Birma dalam kurikulum. Beberapa sekolah Cina bahkan menerapkan kebijakan “satu sekolah, dua kurikulum (Cina dan Birma)”.

Kesimpulan

Victor Purcell, seorang sejarawan terkenal dalam studi Asia Tenggara, menyatakan bahwa setelah PD II “penarikan kolonialisme dan mulainya partai komunis yang menguasai Cina menunjukkan bahwa kedua kekuatan dimana kalangan Cina perantauan biasanya bergantung juga berubah secara bersamaan”. Hal ini yang sangat mempengaruhi nasib dari kalangan Cina perantauan.”[30] Perubahan nasib di kalangan Cina perantauan yang dibawa oleh perubahan waktu umumnya direfleksikan dalam isu-isu indentitas legal, pengakuan politik, peranan ekonomi dan hubungan dengan masyarakat lokal. Walaupun kalangan Cina perantauan yang muncul di negara-negara nasionalis Asia Tenggara dihadapkan pada tantangan yang sama, tetapi situasinya berbeda dari satu negara dengan negara lain akibat dari perbedaan besarnya populasi Cina perantauan, kekuatan ekonomi mereka, tingkatan asimilasi di setiap negara dan hubungan antara Cina dengan negara di mana mereka tinggal. Dibandingkan dengan kalangan Cina perantauan di negara Asia Tenggara lain, hanya sedikit kalangan Cina perantauan di Birma yang mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih lemah, adanya tingkat asimilasi yang tinggi dengan masyarakat lokal dan hubungan yang lebih baik dengan lokal. Hal-hal ini yang menyebabkan mengapa isu kalangan Cina perantauan tidak menjadi hal utama dalam hubungan Sino-Birma. Sebuah alasan yang lebih penting lagi adalah, kebijakan-kebijakan dari kedua negara di adopsi oleh satu sama lain.

Di tahun 1950-an, Birma, yang terletak dalam wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, dalam beberapa kesempatan memperlihatkan kekhawatirannya bahwa Cina Baru akan melemahkan keamanan nasional, serta perlunya dan pentingnya untuk menjaga hubungan bersahabat dengan Cina dan beberapa negara besar lainnya. “Pemerintah Birma sangat sadar bahwa geopolitik adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah.” “Kebijakan Birma yang netral adalah kebijakan pilihan berdasarkan kepentingan mendasar nasional. Dengan kata lain, kepentingan nasional mendikte non-konfrontasi dengan Cina Komunis.” Cina menganggap Birma sebagai batas untuk melawan strategi Barat yang menguasai dan memblokade. Menelaah pertanyaan kalangan Cina perantauan di Birma dengan latar belakang seperti ini, seorang dapat melihat dengan jelas bahwa solusinya berasal dari kepentingan nasional di antara kedua negara, yang menjadi prioritas utaman dalam hubungan bilateral. Untuk pemerintah Birma, dia tidak akan menyinggung Cina untuk alasan ini.1 Untuk Cina, Cina mengikuti kebijakan untuk melindungi hak dan kepentingan kalangan Cina perantauan dan kepentingan hubungan Sino-Birma secara keseluruhan. Ketika keduanya bertabrakan, yang dahulu harus memberi jalan bagi yang baru. Konsekwensinya, bagi kalangan Cina perantauan, pemerintah Birma mengadopsi kebijakan yang mengkombinasikan pembatasan dengan penggunaan. Kalangan Cina perantauan dihadapkan dengan tekanan dari kalangan nasionalisme Birma sementara itu masih memiliki ruang gerak yang terbatas. Kebijakan Cina tentang kewarga-negaraan, politik, ekonomi dan hubungan suku bangsa dari kalangan Cina perantauan dengan kelompok suku bahwa lain selalu mempunyai tujuan untuk mewujudkan penyelesaian perdamaian abadi dan menghapuskan kecurigaan bahwa orang Cina perantauan adalah “agen rahasia”. Dalam melakukan hal ini, isu-isu kalangan Cina perantauan tidak akan menjadi hambatan bagi hubungan bilateral.

Kyoto Review of Southeast Asia Issue 10 (August 2008)