Sejak tahun 1930-an, kalangan intelek patriotis, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dari perguruan tingga, telah berperan sebagai pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional Birma (National Liberation Movement). Mereka secara aktif memperjuangkan kemerdekaan negara Birma dan juga aktif dalam mempelajari berbagai jalan untuk pembangunan ekonomi dan sistem politik, hubungan agama dan politik, isu suku minoritas dan kebijakan luar negeri Birma setelah kemerdekaannya. Sebelum kemerdekaan kalangan elit nasionalis Birma melakukan eksplorasi secara pro-aktif mengenai berbagai isue penting yang mungkin muncul di masa modernisasi setelah kemerdekaan negara tersebut. Dengan penelitian mendalam mengenai apa yang telah mereka lakukan akan membantu kita mendapatkan akar permasalahan yang menyebabkan stagnansi modernisasi di Burma setelah kemerdekaanya dari kaca mata sejarah.

Pengertian tentang Sosialisme di Kalangan Elit Nasionalis Birma sebelum Kemerdekaan Birma

Sejak Januari 1948, ketika Birma memenangkan kemerdekaannya sampai September 1988,  setiap pemerintahan Birma menyatakan membangun sosialisme di Birma, tetapi semua usaha yang telah dilakukan berakhir dengan kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah para pemimpin nasional seperti U Nu, U Ba Swe dan Ne Wim mempunyai banyak kesalah-pahaman tentang sosialisme sebelum Birma merdeka, dan setelah kemerdekaan pemahaman mereka tetap tidak berubah.

Penyebaran dan Pengaruh dari Sosialisme di Birma sebelum Kemerdekaan

Pada tanggal 10 Januari 1923, majalah Royal City yang terbit di Rangoon memuat dua artikel, “What is Communism” (Apa itu komunisme) dan “What Kind of Ism is Socialism” (Isme apa yang sosialisme). Dua artikel ini adalah dokumen awal tentang sosialisme yang dapat kita temukan di Birma. Pada tanggal 7 September 1927, majalah Bandura menerbitkan sebuah artikel yang ditulis oleh Gyi Ah yang berjudul “The Soviet Union`s Development” (Perkembangan Negara Persatuan Rusia). Artikel ini memperkenalkan bagaimana Rusia melawan kekuatan imperialis dan membantu beberapa Negara lain memenangkan kebebasan negaranya. Politics, ditulis oleh U Ba U yand diterbitkan tahun 1927 adalah buku pertama di Birma yang memperkenalkan Utopian Socialism (Impian Sosialisme) dari Saint-Simon, Fourier dan Owen dengan cara yang cukup komprehensif. Setelah tahun 1930, sejumlah kalangan intelektual Birma yang belajar di Inggris membangun hubungan dengan Partai Komunis Inggris. Di antara mereka adalah Thakin Thein Maung yang membawa kembali 8 buku dari koleksi pilihan dari karya-karya Lenin (Selected Works of Lenin), yang kemudian dengan cepat menjadi popular di kalangan muda yang progresif. Dengan sejumlah buku-buku Partai Komunis Inggris dan Koran-koran yang dikirim oleh Thakin Thein Maung, We Burmese Association (WBA) menerbitkan banyak artikel yang memperkenalkan sosialisme di We Burmese News (Korang We Burmese) (penerbitan dimulai pada bulan Desember 1931). [1] (224-225) Walaupun pemerintah kolonial Inggris melarang publikasi buku-buku tentang Revolusi Oktober dan Marxisme serta buku buku seperti itu yang terbit belakangan di Birma, kalangan intelektual muda Birma seperti Thakin Nu, Thakin Than Tun dan Thakin Soe dengan cepat menjadi para pendukung dan menyebar Marxisme.

Perpustakaan Saya San dan Klub Nagani Book memerankan sebuah peranan penting dalam penyebaran pemikiran sosialis di Birma. Di bulan November 1931 sebelumnya Saya Sam, seorang pemimpin rakyat yang terkenal dihukum mati oleh pejabat pemerintahan kolonial Inggris, dia menugaskan U Tun Pei, seorang jurnalis dari sebuah Koran Birma The Sun, untuk mendonasikan sejumlah 300 kyats untuk penerbitan Pharmacopoeia ke WBA. Dengan bantuan seorang pelajar Ingris Furnivall, U Tun Pei memesan satu seri karya-karya Marxist dan Leninist serta sejumlah buku progresif lainnya dengan mereferensi ke bibliografi dari buku Nehru Study of the Soviet Union. Perpustakaan Saya san kemudian dibangun dan menjadi pusat tempat bacaan bagi para pemimpin WBA untuk membaca buku-buku tersebut dan mendiskusikan situasi di dalam negeri dan luar negeri. [1] (225-226)

Di bulan April 1937, pemerintahan Ba Maw, pemerintahan kolonial dibawah jajahan Inggris, didirikan di bawah Organic Law Birma di tahun 1935. Pemerintahan ini menghentikan larangan masuknya buku-buku progresif ke Birma. Para anggota kunci dari WBA, Thakin Nu, Thakin Than Tun dan beberapa orang lainnya, dengan mengikuti model yang dibuat oleh Kelompok Buku Kiri Inggris (British Left Book Club), mendirikan Klub Nagani Book pada tanggal 4 November 1937. Klub ini hanya beranggotakan 217 anggota di masa awalnya, tetapi di tahun 1939 anggotanya bertambah menjadi 3000. [2] Walaupun klub ini menyatakan diri bahwa mereka bukan organisasi politik, tetapi pandangan politik mereka sangatlah jelas. Kita bisa melihatnya dari aktivitas-aktivitasnya dan publikasi-publikasi yang dilakukan oleh para anggotanya dari penelitian-penelitian penting tentang jalannya pembanguna Birma di masa yang akan datang, termasuk memperkenalkan ide-ide tentang kemerdekaan ke rakyat Birma, memimpin rakyat untuk memenangkan kemerdekaan Birma di masa-masa awal, melawan tekanan untuk kebebasan berbicara dan berjuang untuk membela diri, mengajukan sebuah sistem administrasi yang adil dan merata yang didukung oleh kalangan mayoritas, menolak peperangan yang membuat kaum kapitalis menjadi kaya tetapi rakyat menderita, dan mempromosikan bahwa setiap orang berhak menikmati kebutuhan pokok untuk hidup. [1] (227) Tiga buku, Socialism ditulis oleh Thakin Soe, Socialist Theory and Practice oleh John Strachey dan Capital sebuah terjemahan pilihan oleh Thakin Nu, semuanya diterbitkan oleh klub ini, telah memberikan dampak yang besar di kalangan masyarakat Birma. Selama empat tahun keberadaannya klub ini membuat kontribusi yang besar dalam memperluas gerakan anti-penjajahan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran ilmu sosialisme di Birma. Terlebih lagi, Klub Buku Sosialisme (Socialism Book Club), didirikan tahun 1938, secara aktif mengorganisasi para anggotanya untuk mempelajari tulisan-tulisan Marx, Engels dan Lenin dan melalui sejumlah artikel mereka menulis untuk koran-koran nasional, telah membuka perdebatan/diskusi tentang sejumlah isu penting seperti revolusi demokrasi nasional Birma, gerakan buruh dan pendirian partai Marxist. Klub ini menyatakan bahwa Marxisme adalah senjata yang paling bisa diandalkan untuk melawan imperialisme, fasisme dan kalangan kapitalis dan merupakan satu-satunya cara untuk mereformasi Birma.

Di akhir tahun 1930-an, sosialisme telah menjadi sebuah spanduk yang memberikan inspirasi rakyat Birma untuk melawan pemerintahan kolonial dan membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Kita juga bisa mengatakan bahwa Partai Komunis Birma (CPB Communist Party of Burma) didirikan di bawah spanduk ini di tahun 1939. Kembali di tahun 1936, presiden terpilih baru asosiasi ini di Kongres WBA kedua mengumumkan bahwa tujuan asosiasi ini adalah untuk mendirikan sebuah negara komunis di Birma. [4] (5) Di konggres ke tiga asosiasi ini, lambang merak yang tergambar di tengah emblem asosiasi digantikan dengan gambar arit dan palu. Resolusi yang ditetapkan oleh Konggres Rakyat Birma yang diadakan di bulan Januari 1939 mengikrarkan untuk “berjuang demi pendirian sebuah negara sosialis yang berbasis pada aliansi para pekerja dan rakyat kecil.” [3] (404) Sebuah resolusi disampaikan oleh seratus perwakilan yang menghadiri Konggres Kelas Pekerja Birma yang diadakan pada akhir Januari 1940 juga menyatakan bahwa tujuan akhir adalah membangun sebuah negara sosialis di Birma. [3] (440) Sebuah pernyataan oleh WBA di musim semi tahun 1940 menekankan bahwa salah satu tujuab asosiasi ini adalah untuk merealisasikan dictatorship oleh kaum buruh dan rakyat kecil di Birma, untuk merealisasikan nasionalisasi, dan menasionalkan semua lahan/tanah, hutan, kereta api, pabrik-pabrik besar dan bank-bank. [3] (442-443) Untuk menggulingkan aturan fasisme Jepang, Partai Revolusi Rakyat, yang di kemudian hari menjadi Partai Sosialis Birma (SPB Socialist Party of Birma), menanda-tangani sebuah program aksi anti Jepang dengan CPB di bulan Oktober 1944. Dalam program ini, sekali lagi mereka mengusulkan Birma untuk mengambil jalan sosialis di negara ini.

Setelah Perang Dunia II, sosialisme merupakan sebuah pemikiran yang paling populer di dunia. Tetapi di Birma, ada sebuah perbedaan yang jelas antara sosialisme dan komunisme. Tidak seperti yang umumnya kita ketahui, sosialisme di Birma setelah PD II mempunyai arti doktrin politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh SPB dan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, sementara itu komunisme adalah sistem yang diperjuangkan oleh CPB dan dilaksanakan di negara-negara komunis di dunia ini. [4] (7) Dalam kenyataannya, SPB dan CPB saling berlawanan dan tidak memberikan ruang untuk bekerja sama. SPB mewakili kalangan menengah ke bawah di kawasan perkotaan dan pedesaan. Peranan dan posisinya di Anti-Fascist People’s Freedom League (APFL) atau Liga Kemerdekaan Rakyat Anti Fasisme, diperkuat setelah CPB dikeluarkan dari Liga tersebut. Di bulan Desember 1946, U Ba Swe, ketua SPB memberikan pidatonya yang berjudul Pedoman untuk Partai Sosialis Birma di konggres pertama. Pedoman ini secara sistematis memperkenalkan konsep dasar sosialisme. Di dalamnya menyatakan bahawa SPB adalah sebuah partai yang tergantung pada kalangan buruh, rakyat kecil dan fakir yang hidup dari kerja pikiran ataupun kerja manual”, bahwa teori politik dari partai tersebut adalah “sosialisme berdasarkan pada Marxisme”, bahwa tujuan dari partai adalah untuk membebaskan rakyat Birma dari tekanan dan eksploitasi dan membangun negara “Sosialis Birma” di mana semua orang kaya (kerena Birma sebenarnya kaya) dan menikmati persamaan hak untuk mencari pengembangan diri. Selanjutnya, pedoman ini menekankan bawah walaupun partai ini dibangun di atas Marxisme, partai ini akan mencari kebenaran dari fakta-fakta dan menerapkan Marxisme di lapangan dengan kondisi nyata Birma dari pada mengikuti atau membangun teori politik secara dokmatik. [5] (P67-68) Isi dari Pedoman tersebut, bersamaan dengan slogan Membangun sebuah Negara Birma Sosialis (Build a Socialistic Burma) menunjukkan bahwa untuk memperjuangkan sosialisme di Birma bukan merupakan sebuah kebijakan yang sengaja disesuaikan oleh partai ini. Di bulan Juni 1947, Konferensi Para Petinggi Tentara Birma dan Pemerintah diadakan di Vila Sorrento di Rangoon. Para delegasi yang datang ke konferensi mengusulkan untuk meninggalkan sistem ekonomi berdasarkan ekpor sederhana bahan-bahan mentah dan membangun suatu ekonomi sosialistik dengan fokus pada nasionalisasi dan industrialisasi. Di bulan September 1947, U Nu, yang menggantikan Aung San sebagai ketua Liga, mengklaim dalam Sidang Konstituate (Constituent Assembly) bahwa, “kita harus menghentikan secepatnya sistem ekonomi yang tidak adil dan parsial setelah kita memegang kemudi negara ini.” Kemudian Liga ini kembali menggunakan slogan untuk membangun sosialisme di Birma. [6] (119)

Sebelum kemerdekaan Birma, kalangan intelektual muda Birma tidak mempunyai sebuah pengertian yang holistik dan sistematik tentang ilmu sosialisme Marx, dan kebanyakan dari mereka tidak meliha Marxisme sebagai sebuah pandangan dari dunia kaum buruh ataupun sebagai sebuah teori ilmu. Menurut rakyat Birma yang berada di bawah tekanan kolonial dan memegang agama Budha, menariknya Marxism datang dari serangannya terhadap materialisme dan kapitalisme barat dari pada dari teori materialistik sejarah. Pendeklarasian Marx bahwa kapitalisme pasti akan hilang dan sosialisme pasti akan menang terdengar cukup familiar dengan doktrin samsara (transmigrasi/pindah) di dalam agama Budha dan oleh karena itu dapat diterima dengan mudah bagi rakyat Birma. Terlebih lagi, loyalitas, sikap yang keras dari Marxisme melawan sistem sosial yang ada memberikan alasan yang cukup bagi kaum nasionalis muda Birma untuk merubah pemikiran mereka ke aksi. Kaum muda Birma (sebagian besar anggota WBA) yang telah membaca tulisan-tulisan Marxis menerima beberapa teori Marxisme dari sudut pandang mereka untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Inggris. Untuk menyakinkan rakyat Birma, mereka menjelaskan Marxisme dengan istilah-istilah dan konsep-konsep agama Budha yang biasa dipakai rakyat kebanyakan. Thakin Soe, salah satu pendiri CPB, adalah seorang ahli dalam strategi ini. Dia menjelaskan concept Lenin dalam mengkombinasikan teori revolusionari dan praktek dengan tetap memegang ajaran-ajaran Budha sebagai pedoman dalam aksinya. Dia menggunakan konsep puncak kesempurnaan dalam agama Budha dengan ilustrasi bahwa para pemimpin revolusi harus mempunyai kualitas sempurna. Dia memperkenalkan konsep materialistik perubahan dengan kekuatan yang berlawanan (dialectical) yang penting adalah dalam bentuk keyakinan yang teguh dengan konsep Budha tentang reinkarnasi. Teori sebab dan akibat dalam ajaran Budha digunakannya untuk menginterpretasikan bahwa semuanya tidak kekal, dan pecahan dari ketidak-kekalan itu disebut “kejadian” dalam ajaran Budha. [7] (345) U Ba Swe, pendiri SPB, menggunakan istilah “kejadian” untuk menggambarkan permulaan dari revolusi sosial. Dia membandingkan “surga di bumi” dalam ajaran Budha dengan masyarakat ideal yang digambarkan dalam teori Marxisme dari ilmu sosialisme. [7] (345) Selama periode ini revolusi Birma secara jelas mengkombinasikan philosofy Budha dan Marxisme. Walaupun begitu, dalam prakteknya tujuan utama kebanyakan gerakan-gerakan elit nasionalis adalan tidak untuk membangun sebuah negara sosialis Birma dalam arti yang sebenarnya tetapi untuk memenangkan kemerdekaan negara Birma. Program politik mereka bukan merupakan sebuah program sosialis buruh tetapi merupakan program kalangan elit demokrat. [4] (5)

Secara singkat, karena sosialisme telah merasuk dalam pemikiran rakyat dan pengaruhnya yang cukup penting sebelum masa kemerdekaan, semua kekuatan politik, setelah kemerdekaan, terus memegang teguh spanduk sosialisme untuk mendapat popularitas dan dukungan, mendapatkan kekuatan negara atau untuk tetap berkuasa.

Pemahaman Aung San tentang Sosialisme

Sebagai pemimpin utama gerakan pembebasan nasional Birma, Aung San lebih merupakan seorang politikus pragmatic dari pada seorang philisopher politik yang inovatif ataupun seorang pemikir. Tetapi dia melakukan pemikiran tentang arah pembangunan untuk Birma setelah masa kemerdekaan dan dia secara jelas memiliki pandangan sendiri mengenai komunisme dan sosialisme.

Aung San memperjelas bahwa dia melawan komunisme. Dia pernah mengatakan, “kita tersentuh secara mendalam oleh rencana ekonomi yang dipraktekan di bawah komunisme, tetapi kita tetap secara keras melawannya.” [4] (8) Dia percaya bahwa Birma, setelah merdeka, tidak dapat dengan cepat memulai perubahannya menjadi sebuah negara sosialis karena ekonominya yang memburuk. Oleh karena itu, kondisi awal yang dibutuhkan untuk pembangunan sosialis harus dipersiapkan terlebih dahulu. [8] (39) Tetapi Aung San masih tetap teguh melawan imperialisme dan kapitalisme. Dia mengklaim bahwa rakyat dari berbagai suku bangsa harus melawan tekanan tidak hanya dari negara-negara luar tetapi juga dari eksploitasi kaum kapitalis dalam negeri. Dia menyatakan dalam pidatonya pada tanggal 20 Januari 1946 bahwa, “kapitalisme yang berdasarkan laba yang menekan, bentuk-bentuk anarki, dan distribusi kekayaan yang tidak adil tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Sebaliknya, kapitalisme menyebabkan konflik yang tidak bisa diselesaikan di antara kalangan rakyat, antar bangsa dan antar negara... dan ini membawa ke krisis dan perang yang muncul terus menerus. Situasi ini akan terus berlangsung selama kapitalisme ada dan sosialisme belum menggantikan kapitalisme di dalam sejarah.” [9] (56) Aung San mengemukakan di publik akan kebenciannya terhadap imperialisme. Dia percaya bahwa kepentingan imperialisme bertentangan dengan kepentingan negara Birma. [10] (392) Walaupun begitu, Aung San tidak mempromosikan penghapusan total kapitalisme setelah masa kemerdekaan. Melainkan, dia mengakui bahwa keberadaan beberapa elemen dari kapitalisme mungkin tidak buruk dalam melayani kepentingan rakyat. Tetapi kekuasaan negara atas perusahaan-perusahaan swasta tetap harus diperkuat, memastikan aktivitas-aktivitas mereka untuk kepentingan sosial. [8] (39-40) Dia mengatakan, “Kita dapat dan sebaiknya menggunakan kontrol dan aturan dalam kapitalisme. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun sistem ekonomi kita dan melewai babak kapitalisme dan akhirnya mencapai demokrasi yang sebenarnya.” [3] (P722) Aung San menjelaskan sistem sosial dan ekonomi sebagai sesuatu di antara sosialisme dan kapitalisme, sebuah “jalan tengah” sistem transisi. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Gerakan Pembebasan Nasional yang diketuai oleh Aung San mempunyai pemahaman yang kabur dan bersikap hati-hati dalam menentukan akan mengambil jalan sosialis atau kapitalis setelah Birma merdeka.       

Pemahaman U Nu tentang Sosialisme

U Nu kenal dengan Marxisme ketika masih sangat muda karena dia merupakan salah satu dari penterjemah bab-bab pilihan dari karya-karya Marxist dan Leninist, termasuk beberapa bab dari Capital dan penulis sebuah artikel “Saya seorang pengikut Marxist”. [10] (392) Tetapi U Nu secara terus menerus melawan komunisme dan dia berpikiran bahwa “komunisme berjalan melawan keinginan Budha yang suci. [11] Di masa awal, ketika dia masih terlibat dengan gerakan pelajar, U Nu telah melawan para pelajar haluan kiri yang percaya pada komunisme, dan mampu menekan fraksi sosialis yang dipimpin oleh Thakin Than Tun dan Thakin Soe dari Klub Nagani Book. Setelah kemerdekaan Birma, U Nu mulai mengumumkan Marxisme secara terbuka dan mencoba mengangkat status Budha secara tidak hormat. Di tahun 1950, dalam debat di sebuah Dewan Sasana Budha, U Nu mengatakan di Konggres, “Kami mempunyai kewajiban untuk marah menjawab balik apabila dikatakan bahwa kebijakan dan pengetahuan yang dipunyai Karl Marx jauh lebih sedikit dari seper-sepuluh sebuah debu di kaki Budha yang suci.” [12] (126-127) Di tahun 1958, U Nu berbicara sebelum pembukaan Konferensi Liga, “Sangatlah tidak mungkin bahwa Marxisme dan Ajaran Budha kedua akurat sehingga kita bisa menerima kedua. Kita tidak meneliti secara cermat Marxisme ketika kita masih muda. Pengertian kita datang dari gosip atau bacaan dangkal dari buku-buku Marx. Dan kita harus cepat-cepat mengklaim bahwa Marxisme sama seperti ajaran Budha. Kami merasa menyesal sekarang karena telah melakukan kecerobohan dan mengambil kesimpulan yang tidak berdasar.” [12] (130-131) Dia menambahkan, “Perintah-perintah Budha sangatlah lebih baik dari ajaran-ajaran Karl Marx dalam menyembuhkan kekacauan di Birma. Rakyat Birma dapat belajar jauh lebih banyak dari Budha dari pada Karl Marx.” [13] (196) 

System Politik Birma

Perubaha dalan struktur ekonomi menunjukkan secara fundamental pembangunan politik di suatu Negara. Pilihan subyektif kalangan elit nasional yang berkuasa memerankan peranan penting dalam pembangunan seperti ini. Sejarah pembangunan Birma menunjukkan bahwa sistem perkembangan politik di negara ini mungkin telah mengikuti hukum ini dalam periode yang panjang. Pembentukan sistem politik setelah kemerdekaan secara mutlak terletak pada pilihan subyektif yang dibuat kalangan elit nasionalis Birma jauh sebelum kemerdekaan negara tersebut.

Aung San telah menggambarkan secara kasar peta jalan untuk pembangunan politik Birma paska kemerdekaan: yang pertama perjuangan untuk kemerdekaan bangsa, dan kemudian perjuangan untuk solidaritas semua bangsa Birma, dan yang ketiga pelaksanaan demokrasi, dan akhirnya mengambil jalan sosialis. [14] (20) Aung San berpendapat bahwa Birma adalah masyarakat yang pluralistik dan berbagai struktur politik yang berbeda harus saling berdampingan dalam sebuah kerangka kerja terbaik yang teratur. Dengan kata lain, berdasarkan akan fakta bahwa Birma adalah negara multi suku bangsa, indetitas national dan budaya nasional yang bersatu harus ditanamkan sehingga dapat memberikan kebutuhan mendasar untuk membangun sebuah negara kesatuan yang merdeka.

Di dalam bidang sistem pemerintahan, Aung San menyebutkan dalam Proyek Pembebasan Birma di bulan Januari 1941, bahwa obyektif awalnya adalah untuk membangun negara Republik Birma merdeka, dan bahwa berbagai sistem yang ketinggalan jaman seperti monarki mutlak dan undang-undang monarki harus ditinggalkan. [3] (465) Sedangkan mengapa Birma akhirnya mengadopsi demokrasi parlemen Inggris, ada sejumlah faktor sejarah dan realitas yang mendorong kalangan elit politik Birma untuk membuat keputusan seperti itu. Kembali di bulan Juni 1922, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-undang Reformasi Birma (Birma Reform Act) yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Dewan Legislatif di bulan November pada tahun yang sama dan menerapkan sistem politik dualisme di Birma kolonial seperti contohnya membagi pemerintahan kolonial Birma dalam bagian permasalahan yang tetap dikuasai dan bagian permasalahan yang diserahkan. Bidang yang tetap dikuasai ini meliputi sejumlah kementrian penting di bidang pertahanan nasional, urusan luar negri dan keuangan dan lain-lain. Sementara bidang-bidang yang diserahkan meliputi sejumlah kementrian yang kurang penting seperti pendidikan, kesehatan masyarakat dan lain-lain. [10] (P373) di tahun 1925, 1928, dan 1932, tiga pemilihan Dewan Legislatif diadakan oleh pemerintahan kolonial Birma. Walaupun tidak banyak rakyat yang memilih, semua kelas di Birma secara sedikit demi sedikit mulai terbiasa dengan gaya sistem parlemen Inggris. Di bulan Agustus 1935, Parlemen Inggris menyetujui Undang-Undang Organik Birma 1935 (1935 Burmese Organic Law) yang menyatakan bahwa Birma terpisah dari India dari tanggal 1 April 1937 dan kemudian menjadi koloni langsung Inggris. Ini juga membatalkan sistem politik dualistik dan membentuk sebut kabinet yang bertanggung jawab kepada Dewan di bawah Parlemen (Lower House of Parliement) tetapi sebenarnya masih disetir oleh gubernur Inggris di Birma. Sistem ini berlangsung sampai invasi Jepang di tahun 1942. Oleh karena itu kalangan elit nasionalis Birma yang hidup di periode ini mengenal gaya terbaik sistem demokrasi parlementari Inggris. Praktisnya, sangatlah sulit bagi tokoh perwakilan seperti Aung San dan U Nu untuk menerima sistem diktator demokrasi rakyat yang dipromosikan oleh Partai Komunis. Sementara itu di lain pihak, pemerintah kolonial Inggris tidak akan pernah membiarkan Birma menjadi sebuah negara yang diperintah oleh sebuah partai komunis setelah kemerdekaannya.

Aung San menyenangi kekuatan negara yang dominan dan sistem satu partai dalam administrasi politik negars. “Kita perlu belajar dari Jerman dan Itali. Kita butuh hanya satu bangsa, satu negara, satu partai dan seorang pemimpin. Kita tidak membutuhkan oposisi di Parlemen, atau kalangan individualis omong kosong”, dia mengatakan, “Sistem satu partai merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan pemerintahan yang kuat dan stabil, walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa selalu merupakan jalan terbaik.” [9] (13-14) Sementara itu Aung San dan beberapa pemimpin lainnya tidak lupa tentang perlindungan terhadap hak asasi penduduk. Deklarasi pertama dan prinsip yang mengajak untuk melawan penjajah fasis Jepang disampaikan dalam pertemuan Inagurasi Liga di bulan Agustus 1944, yang menyatakan bahwa kebebasan rakyat untuk berbicara, menulis, menyampaikan pendapat dan berasosiasi harus dipenuhi. [15] (109) Membicarakan tentang prinsip-prinsip dasar dalam proses pembuatan konstitusi di bulan Juni 1947, Aung San menunjukkan bahwa konstitusi harus memastikan keadilan sosial, politik dan ekonomi dan menjamin kebebasan untuk berpikir, berbicara, beragama, berprofesi, berasosiasi dan beraksi serta keadilan dalam status dan kesempatan bagi semua orang yang dilindungi oleh undang-undang. [16] (125) Konstitusi baru tersebut disampaikan di bulan September 1947 yang juga meliputi perlindungan terhadap kebebasan dan hak demokrasi rakyat.

Dalam istilah pembangunan organisai-organisasi negara, konstitusi di tahun 1947 menetapkan untuk melaksanakan sistem republik parlemen di Birma. Walaupun Presiden adalah pemimpin negara, dia memiliki kekuasaan yang sangat terbatas karena kekuatan administrasi ada di tangan kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri. Parlemen Federal mempunyai kekuasaan legislatif, dengan lembaga di atasnya adalah Dewan Rakyat (House of People) dan di bawahnya Dewan Negara (House of Nations). Mahkamah Agung dan pengadilan memiliki kekuasaan hukum.

Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan-kebijakan Khusus

Walaupun bukan seorang ekonom, Aung San telah menyadari problem-problem ekonomi yang mendesak di Birma di masa lalu secara lebih baik dari pada teman-teman seperjuangannya. [8] (33) Di dalam Proyek Pembebasan Birma yang diawali di bulan Januari 1941, dia mengusulkan sejumlah reformasi di bidang politik dan ekonomi, termasuk car-caranya, seperti menghentikan kapitalisme Inggris di Birma, membebaskan pemilikan tanah oleh tuan-tuan tanah, melaksanakan reformasi pertanahan, merealisasikan industrialisasi di negara tersebut, mengekoordinasi hubungan antara kaum buruh dan manajemen, memperkuat supervisi pada pendidikan dasar wajib, reformasi di bidang administrasi, perdagangan luar negeri dan penetapan harga-harga sejumlah komoditi. [3] (4659 Aung San juga mengusulkan bahwa negara itu harus menasionalkan kegiatan-kegiatan produksi, tanah/lahan, sumber daya alam, hutan, tambang, ladang minyak, tenaga listrik, aktifitas komunikasi dan koperasi, perusahaan-perusahaan industri dan fasilitas umum harus dijalankan oleh pemerintah, perdagangan luar negeri harus dijalankan oleh pemerintah, kepemilikan atas tanah oleh tuan tanah besar harus dihilangkan, dan prinsip “tanah untuk petani kecil” harus dilaksanakan di lapangan dan rakyat miskin harus mendapatkan prioritas dalam mendapatkan bantuan. [8] (39)

Mengenai pertanian, Aung San menekankan keaneka-ragaman tanaman dan pelarangan impor produk-produk pertanian yang dapat di tanam di dalam negeri. Dia mendorong ekspor produksi pertanian dan memberikan dana-dana yang diperlukan untuk pembanguan industri. Beberapa kegiatan lain termasuk mendirikan koperasi kredit dan persatuan usaha perdagangan, mendukung pembangunan di bidang pertanian dengan pinjaman, menciptakan kebijakan yang melindungi investasi di bidang pertanian, meningkatkan konstruksi infrastruktur pertanian, melaksanakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi, memotong pembayaran hutang di bawah kondisi kacau, dan menata produksi dari berbagai jenis pertanian yang berbeda dalam proporsi yang rasional (Tin Zaw,1974. Dikutip dalam Hao, 1998, p. 5). Dalam perindustrian, Aung San mendorong pembangunan perindustrian rakyat sebagai dasar pembangunan industri besar. Dia menekankan bahwa industri harus dikuasai oleh pemerintah secara mutlak dan kebijakan yang melindungi industri harus dibuat. Untuk mempertahankan pertahanan nasional, dia mengusulkan pengurangan hutang-hutang dari negara asing, walaupun dia percaya hutang-hutang tersebut berperan penting sebagai sumber dana untuk pembangunan negara. [17] (12) Dalam dana luar negeri, dia mengatakan, “Kita harus menyambutnya dengan baik dana-dana asing, Birma membutuhkannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi.”[16] (133-134)

Aung San berkeyakinan kuat bahwa hanya nasionalisasi yang dapat meningkatkan standar kehidupan rakyat. Oleh karena itu dia menyebutkannya dalam pidatonya pada 23 Mei, 1947, “Kita harus menasionalisasikan industri-industri kunci dan departemen-departemen penting seperti tenaga listrik, transportasi dan komunikasi. Keuntungan ekonomi harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Kita harus menolak kelompok-kelompok monopoli seperti Kartel, Sindikat dan Perserikatan. [16] (130) “Badan-badan usaha lain dapat mengadopsi koperasi atau gabungan kepemilikan swasta-negara ketika pemerintah tidak dapat mengoperasikanya secara temporer.”(Aung San 1964. Dikutip dalam Zhao Jing, 1983, p. 418). Ini memperlihatkan bahwa pendapat Aung San memberikan sumber bagi Ne Wim untuk melaksanakan nasionalisasi besar-besaran di awal tahun 1960-an. Tetapi Aung San juga menunjukkan, “Birma membutuhkan modal asing untuk membangun ekonomu. Kita menyambutnya.” [16] (134) Ini berbeda dengan kebijakan isolasi yang diterapkan Ne Win dan penolakan mutlak bantuan asing selama kurun waktu yang cukup lama.

Thakin Than Tun, Sekretaris Jendral CPB, melaksanakan serangkaian reformasi di daerah pedesaan ketika dia memimpin Kementrian Pertanian pada pemerintahan Ba Maw setelah PD II. Langkah-langkah reformasi yang dilakukan meliputi pengurangan pajak tanah, re-lokasi tanah, penganeka-ragaman tanaman, pengembangan koperasi desa, dan menawarkan kredit pertanian dan lain-lain. [10] (423) Reformasi ini sangat berhasil dan konsekuensinya mendorong popularitas Thakin Than Tun di antara rakyat Birma.

Konstitusi 1947 menjadi sumber kerangka rencana dasar kalangan elit nasionalis Birma untuk pembangunan ekonomi negara. Sidang Konstituante dari pemerintahan sementara Liga Kebebasan (Free League) mengeluarkan undang-undang baru pada tanggal 24 September 1947. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan, “Pemilikan pribadi dan hak pribadi dalam mendirikan suatu usaha akan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi hak ini tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang menyakiti/merusak. Manipulasi harga, monopoli pasar dan kegiatan-kegiatan lain oleh monopoli swata yang menyulitkan perekonomian nasional dilarang keras. Ketika dibutuhkan, perusahaan swasta dapat di-nasionalisasi oleh negara. Hanya bisnis-bisnis yang 60% asetnya dimiliki oleh Birma atau rakyat Birma, yang mempunyai hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam domestik Birma.” [10] (P454) Dalam isu tanah, 30 pasal dalam undang-undang ditetapkan, “Negara memiliki kepemilikan mutlak atas tanah Birma. Negara mempunyai hak untuk menyesuaikan, mengganti dan membatalkan kepemilikan atas tanah dan mengembalikan tanah dan mengalokasikannya untuk pertanian kelompok, koperasi ataupun penyewa. Tidak seorangpun berhak untuk memiliki tanah yang luas. Jika situasi mengijinkan, seorang hanya dapat memiliki pendapatan maksimum dari tanah pribadi sesuai dengan ketetapan undang-undang.” [3] (750-751) Undang-undang 1947 juga menjelaskan secara detail pedoman-pedoman utama untuk pembangunan ekonomi Birma, “Ekonomi Birma Federal harus diprogram dalam arah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meninggikan standar hidup rakyat, menaikkan tingkat budaya rakyat, mengkonsolidasikan kemerdekaan negara dan memperkuat pertahanan nasional.” [8] (41)       

Isu Suku Minoritas dan Struktur Pemerintahan

Sebelum masa kemerdekaan, ada hubungan-hubungan yang cukup longgar, sedikit interaksi, dan kecenderungan untuk menjauh antara suku minoritas dan kelompok suku dominan atau negara akibat faktor-faktor sejarah dan dampak kebijakan pemerintahan kolonial Inggris “pecah-belah dan kuasai” dan “mengkontrol orang asing oleh orang asing”. Aung San sadar bahwa Birma tidak dapat memenangkan kemerdekaan tanpa solidaritas di antara semua suku bangsa. [8] (38) Kenyataanya, Inggris akan mengijinkan Birma merdekan hanya bila suku mayoritas, orang Birma, mencapai sebuah penyelesaian yang harmonis dengan suku minoritas yang hidup di kawasan perbatasan. Untuk alasan ini, para pemimpin dari Gerakan Pembebasan Nasional berusaha untuk menanamkan budaya nasional atau idiologi sipil untuk memberikan legitimasi untuk tatanan politik yang koheren, [18] (232) dan sementara itu menghindari pembangunan sebuah struktur negara yang mungkin dapat menyebabkan pengungsian di Birma. Tetapi karena isu kemerdekaan Birma adalah prioritas utama saat itu, rencana awal Aung San adalah untuk meningkatkan hubungan antara negara dan suku minoritas dengan mengadopsi model republik persatuan seperti Soviet Union di Birma, dan dia menyesuaikan kebijakan suku ketika dia menyadari kegagalan dalam prakteknya. Dia ingin membawa semua kalangan suku minoritas untuk membentuk suatu kesatuan di bawah rezim federal dan meningkatkan solidaritas internal di antara suku minoritas sebelum melakukan usaha untuk mempromosikan identitas nasional Birma untuk menghindari berpisahnya suku minoritas dari republik ini [19] Ide seperti ini dituliskan dalam bukunya Blueprints for Birma yang ditulisnya di tahun 1941.]

Dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan-kebijakan, Aung San memberikan perhatian yang besar pada penguatan persatuan dan kesatuan dengan suku minoritas dan melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereke. Dia percaya, “Menurut pandangan saya setiap negara di dunia ini harus membangun nasionalisme sesuai dengan keberadaan negara tersebut, tanpa melihat perbedaan suku bangsa, agama, kelas dan jenis kelamin. Ini merupaka nasionalisme yang saya maksud.” Dia mengkritisi sistem feodal yang ketinggalan jaman di Negara Shan (Shan State) dan mengusulkan penyesaian permasalahan dituntaskan oleh rakyat di Negara Shan. Dia berkata, “Orang-orang yang hidup di pegunungan mempunyai hak untuk mengatur secara terbaik daerah mereka. Orang-orang Birma tidak akan mencampuri urusan administrasi internal mereka.” [10] (449) Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Aung San mengenali secara prinsip hak nasional yang adil dan mempunyai pengartian sendiri tentang suku minoritas. Di awan tahun 1942 ketika tentara kemerdekaan Birma yang dipimpin oleh Aung Shan, bersama-sama dengan Jepang menyerang tentara Inggris di Birma, tentara mengalangi konflik berdarah dengan orang Karen yang mendukung tentara Inggris. Aung San dengan cepat menyadari kekejaman tentang kejadian tersebut. Dia berusaha untuk memindahkan hubungan yang penuh konflik antara orang Birma dan bangsa Karen dalam mempersiapkan kebangkitan perlawanan melawan Jepang. Dia menata sebuah batalion Karen di Tentara Nasional Birma dan menunjuk dua pemimpin Karen sebagai perwira militer di tentara. [20] (34) Deklarasi pertama dan pedoman prinsip untuk melawan penjajah fasis Jepang yang disampaikan di Pertemuan Inagurasi Liga (League Inaugurating Meeting) di bulan Agustus 1944, menyatakan bahwa semua suku minoritas telah mempunya kebebasan untuk kegiatan-kegiatan politik dan pertukaran ekonomi. [15] (109) Kebijakan tentang habitat suku minoritas di perbatasan area disampaikan oleh Liga tersebut pada 4 November 1946 yang juga menekankan, “Kita sebaiknya mendirikan sebuah federasi Birma atau union untuk mengontrol dan mengatur urusan internal menurut keinginan dari semua suku bangsa di Birma. Setiap negara bagian akan mempunyai hak otonomi untuk memerintah diri sendiri.” [10] (449) Setelah itu, Aung San mengunjungi area-area yang ditempati oleh orang-orang Kachin, Karen dan Chin dan Negara bagian Shan. Pada 27 Januari 1947, Persetujuan Aung San-Attlee ditanda-tangani oleh pemerintahan Inggris yang membuat Birma mempunyai hak untuk kemerdekaan yang mutlak. Dan persetujuan ini mengakui kemungkinan suku minoritas untuk bergabung dengan Birma dengan dasar suka rela. Di bawah komitmen ini dari tanggal 9 sampai 12 Februari 1947, para pemimpin liga, pemimpin Negara bagian Shan, perwakilan dari bangsa Chin dan Kachin dan pemerintahan Inggris membuat Perjanjian Panglong yang bersejarah dalam pertemuan di Desa Panglong Negara bagian Shan. Pada pertemuan anggota Dewan Konstituante para tanggal 16 Juni 1947, Aung San mengajukan tujuh prinsip dasar untuk konstitusi dan diterima oleh komisi pembuat draf. Prinsip yang kelima membutuhkan provisi dari berbagai pengartian yang melindungi hak-hak suku minoritas. [16] (125)

Perjanjian Panglong menyatakan, “Semua wakil percaya bahwa kemerdekaan akan lebih cepat tercapai dengan kerja-sama segera antara suku Shan, Kachin dan Chin dengan Pemerintah interim Birma.” Para wakil juga sejutu untuk mendirikan Dewan Tinggi (Supreme Council) dari Asosiasi Daerah Perbatasan (Frontier Areas Union) yang kemudian dapat memilih seorang wakil untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan daerah perbatasan”. [21] (675) Dengan cara ini daerah perbatasan di mana suku minoritas Birma tinggal dan daratan Birma di mana orang Birma tinggal pada dasarnya telah mencapai persatuan dengan hubungan antar negara bagian. Tetapi kalangan elit Karen yang diketuai oleh pemimpin-pemimpin Persatuan Nasional Karen (Karen National Union) menolak untuk menghadiri pertemuan Panglong, dan bahkan mereka mengirim delegasi ke London untuk meminta otonomi dan tetap dalam negara Persemakmuran. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan antar suku bangsa di Birma setelah kemerdekaannya.

Walaupun Aung San dibunuh pada 19 Juli 1947, prinsip-prinsip Perjanjian Panglong sangat mewarnai Konstitusi dari Persatuan Birma yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 1947. Padal 2 dari Bab 1 di Konstitusi itu menyatakan bahwa Birma sebagai negara independen yang meliputi Negara Bagian Birma Asli, Negara Bagian Shan, Negara Bagian Kayang, daerah pegunungan Kachin dan Chin, dan lain-lain. Ayat 3 Bab 1 menyatakan bahwa Birma memiliki sistem pemerintahan federal. Permasalahan pertama pada Ayat 3 menentukan tujuh persyaratan untuk mendirikan negara bagian suku minoritas, dan hal keempat secara khusus menyatakan bahwa perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya dan tradisi sejarah antara suku minoritas dan kelompok suku lain harus diakui. Bab 11 menjelaskan secara detail hak-hak orang suku minoritas sebagai manusia, hak tentang tradisi, budaya dan kebebasan berhubungan, dan hak untuk mengirimkan perwakilan untuk menghadiri Dewan Legislatif. Contohnya Dewan Rakyat harus menyiapkan kursi tersendiri untuk kalangan suku minoritas dalam proporsi yang sesuai dengan jumlah populasi mereka. Di Dewan Negara, jumlah kursi untuk suku minoritas dapat lebih banyak dari pada kursi yang disiapkan sesuai dengan rasio populasi mereka. Bab 12 menyatakan bahwa negara bagian federal dan negara bagian otonomi harus mendapatkan hak untuk memisahkan diri dari Persatuan/Union. Tetapi dari tanggal bergabungnya mereka dengan Union, negara bagian tidak dapat menggunakan hak tersebut dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, apabila sebuah negara bagian menginginkan untuk berpisah dengan Union, dia harus mendapatkan ijin dari lebih dari 2/3 anggota Dewan Legislatif dari negara bagian tersebut dan melakukan referendum untuk menentukan apakah dia dapat memisahkan diri sesuai dengan keinginan rakyat dari negara bagian yang memisahkan diri. [21] (685-733)

Secara obyektif, Konstitusi tahun 1947 memberikan perhatian khusus tentang hak-hak suku minoritas. “Kita tidak bisa mengharapkan struktur politik yang lebih baik dari pada yang satu ini untuk kalangan suku minoritas”. [18] (323) Walaupun dari aspek lain hal ini meninggalkan permasalahan jangka panjang bagi negara untuk mengijinkan negara bagian untuk memilih apakah ingin memisahkan diri dari Union setelah 10 tahun. Tetapi di bawah kondisi sejarah saat itu, pernyataan ini dapat dibenarkan bahwa jika bangsa Birma tidak membuat konsus seperti itu, mereka tidak akan pernah mencapai persetujuan dengan kalangan suku minoritas dalam isu kemerdekaan nasional. Terlebih lagi Inggris tidak akan mengijinkan kemerdekaan Birma jika kompromi semacam itu tidak dibuat.

Isu Birma mungkin telah berkembang ke arah yang lebih baik jika pemerintahan U Nu melaksanakan apa yang ditulis dalam Konstitusi tentang isu ini setelah Birma merdeka. Tetapi U Nu mempunyai sikap yang berbeda tentang isu suku minoritas dengan Aung San. U Nu menekankan persatuan dan persamaan dari semua suku bangsa Birma dan tidak perbedaan antara suku bangsa dan hak-hak dan kepentingan khusus dari kalangan suku minoritas. Karena pemikiran philosofinya yang berbasarkan pada kepercayaannya kepada Budha yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya sama, dia yakin bahwa secara alami semua suku bangsa akan tetap bersatu karena semua orang dari berbagai suku bangsa itu adalah “putra dan putri dari tanah yang sama ini”, dan “penduduk Birma, termasuk bangsa Shan, Karen, Kachin, Kayah, Rakhine dan Mon adalah keluarga dekat yang tinggal di lahan biasa dari bayi sampai liang kubur”. [10] (452) U Nu menperjelas, “Seharusnya ada sebuah konstitusi yang disatukan di Birma. Saya membutuhkan pemimpin-pemimpin dari semua suku bangsa untuk mendapat kualitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan Konstitusi”; “Penyelesaian isu suku minoritas lebih terletak pada penguatan hubungan antar suku bangsa dari pada pelepasan sistem federal dan pendirian negara bagian”. [10] (453) Oleh karena itu, walaupun Konstitusi menetapkan struktur negara adalah federal, pemerintahan pusat Birma yang dipimpin oleh orang Birma tidak begitu mengikuti hal ini setelah Birma merdeka. Melainkan membatasi, melemahkan dan mengambil kembali hak-hak elit suku minoritas yang diberikan dalam Konstitusi sebelum kemerdekaan di dalam usahanya untuk mempersatukan negara secara politik, ekonomi, militer dan budaya. Terlebih lagi karena suku bangsa Birma merupakan suku dominan dan menjalankan kebijakan yang menguasai, persamaan suku tidak menjadi sebuah kenyataan.                

Kebijakan Luar Negeri Birma dan Hubungannya dengan Kekuatan Kolonialnya di Masa Lalu

Hubungan dengan bekas penjajah kolonial telah menjadi factor penting yang mempengaruhi proses modernisasi di negara-negara dunia ketiga setelah PD II. Birma memilih untuk menarik diri dari keanggotaan negara persemakmuran sebelum kemerdekaan. Bahkan usulan awal Aung San adalah untuk merubah negara itu dalam sebuah kekuatan dalam negara persemakmuran dengan anggapan bahwa Inggris akan mengijinkan kemerdekaan Birma, dengan menganggap kondisi yang ditawarkan ke India untuk merdeka sebagai hal yang standar. Aung San pernah berkata, “ Apa yang saya maksud dengan merubah hubungan saat ini dengan Inggris adalah hubungan dari dikuasai dan menguasai seharusnya tidak dilanjutkan lagi. Birma dan Inggris dapat berteman ketika hubungan seperti itu harus berhenti.” [16] (124) U Tin Thu, satu-satunya orang yang mengerti dalam permasalahan administrasi di dalam komite eksekutif perintahan interim Birma, mengakui secara terbuka bahwa mempunyai sebuah kekuasan yang positif akan sangat bermanfaat bagi Birma maupun Inggris. Dalam Dewan Konstituante, dia mencoba untuk membujuk para wakil yang berkewajiban untuk membuah sebuah resolusi untuk menerima posisi penguasa (Frank N. Trager, 1966. Dikutip dalam He Yue, Why Burma Separated from the British Commonwealth after World War II, p.11). U Nu juga sangat sadar bahwa Birma akan membutuhkan pendampingan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dan luar negeri pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaanya. Birma akan mendapatkan bantuan dengan lebih mudah bila tetap dalam negara persemakmuran. Oleh karena itu di Dewan Konstituante pada 17 Juni 1947, U Nu memutuskan bahwa Birma akan menjadi sebuah republik merdeka dan mengusulkan bahwa Birma bergabung dengan kelompok ekonomi dari negara-negara yang direncanakan dalam jangkauan pengaruh ekonomi Inggris. Tetapi pada saat itu sentimen para nasionalis Birma sangat tinggi, para pengambil kebijakan di Liga tidak berani untuk memilih tetap tinggal sebagai negara persemakmuran, karena tidak adanya seorang pemimpin politik yang mempunyai pendukung yang populer dan bergaya tinggi sepertu yang dimiliki oleh Aung San. Para pelajar asing berpendapat bahwa dengan pembunuhan Aung San, Birma kehilangan seorang pemimpin nasionalis yang mungkin mempunyai kesempatan untuk mempersatukan Birma dan tetap menjaga hubungan dekat dengan Inggris. [18] (281)

Akhirnya Birma menarik diri sepenuhnya dari negara persemakmuran. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. Pertama, Birma mendapatkan kemerdekaan nominal dan sementara ketika dijajah oleh Jepang, dan kalangan nasionalis Birma tidak ingin kehilangan kemerdekaan setelah PD II. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mengatur negaranya sendiri. Sementara itu di awal tahun 1942, Inggris mengalami kekalahan melawan Jepang, dan Thailand mengalami kekalahan yang jauh lebih kecil dari Birma di masa perang. Hal ini yang membuat Birma ragu apakah mereka dapat menolak agresi dari pihak ketiga setelah bergabung dengan negara persemakmuran. Dan mereka memikirkan tentang kegagalan untuk mendapatkan otonomi jikan Inggris mendapatkan posisi dominan kembali di ekonomi nasional Birma. [22] (946) Kedua, karena Birma telah menjadi sebuah negara yang kacau setelah PD II, nasionalisme menjadi populer dan menyebar di Birma serta kekuatan dan pengaruh dari Partai Komunis Birma tumbuh berkembang secara terus-menerus. Di bawah kondisi-kondisi tersebut Liga yang dipimpin oleh Aung San dan U Nu dan juga pemerintahan Inggris dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Partai Komunis pasti telah berkuasa jika Liga itu memilih untuk tetap tinggal dalam negara persemakmuran atau bila Inggris mendesak untuk melakukan hal yang sama. Setelah Aung San dibunuh, kesempatan untuk Birma tetap tinggal dalam negara persemakmuran sebagai anggota secara virtual telah hilang. Ketiga, Birma telah diambil dan dilindungi oleh Inggris untuk mempertahan kepentingan Inggris di India. Ketika pemerintahan Attlee memutuskan untuk menarik diri dari India di akhir tahun 1946 dan awal 1947, dalam kaca mata Inggris tidak ada gunanya untuk melindungi Birma. [18] (282) Oleh karena itu pemerintahan Inggris tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk membuat Birma tinggal dalam negara persemakmuran. Dari proses modernisasi Birma setelah kemerdekaan, kita dapat melihat bahwa pengunduran Birma dari negara persemakmuran telah membawa banyak kerugiannya dari pada keuntungannya.

Walaupun kalangan nasionalis belum pernah sebelum kemerdekaan menjalan kebijakan luar negeri yang sistematis, Aung San dan beberapa orang lain telah memberikan pemikiran yang cukup dalam tentang hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Dalam pertemuan Dewan Tinggi Liga yang diadakan di bulan Agustus 1946, Aung San menunjukkan, “Dunia ini satu di mana negara-negara semakin tergantung satu sama lainnya. Tidak ada negara yang dapat di-isolasikan dari negara yang lain tanpa memandang ukuran negara tersebut. Birma yang bebas harus menemukan posisinya sendiri di kekeluargaan yang dibentuk oleh semua negara. Kita harus mempunyai teman dan sekutu di dunia ini.” [16] (128) Aung San menempatkan penekanan pada hubungan Birma dengan negara-negara Asia. Dia berkata, “Kita negara-negara Asia seharusnya tidak terpecah belah. Kita sebaiknya bersatu secara dekat... hanya dengan cara ini kekuatan dan masa depan orang-orang Asia dapat dihormati seluruh dunia”. [23] (82-83) Di Pertemuan Panglong yang diadakan pada 11 Februari 2947, Aung San menyatakan pandangannya, “Kita sebaiknya tidak hanya menyadari persatuan di kawasan kita sendiri saja tetapi kerja sama dengan Indonesia, India, Indocina dan tetangga-tetangga lainnya juga”. “Kita semua harus sadar bahwa setiap negara harus belajar bekerja sama dengan lainya di dunia yang sama dan tidak akan ada negara yang hidup dalam ketertutupan”. [16] (124) Seorang peneliti Soviet menyebutkan dalam temuan penelitiannya: Aung San berdiri untuk mencapai pemahaman dan kerja sama dengan India dan negara-negara Asia Tenggara, mengkoordinasikan posisi umum untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka, membanguk kontak dan hubungan dengan Cina yang pertama dan negara-negara Timur lainnya, memperkuat solidaritas dengan semua negara-negara terjajah untuk berjuang melawan imperialisme, membangun hubungan baik dengan semua orang di dunia ini, tetap waspada melawan imperialisme dan membuat Birma baik dalam mengambil hikmah dari kesalahan-kesalahan, salah perhitungan dan kontradiksi dari negara-negara imperialis. [8] (40) Hal ini sangatlah langka bahwa Aung San dapat memiliki pemahaman yang sangat baik tentang hubungan internasional di masa itu. Dari perspektif ini, setelah tahun 1963, sikap Ne Wim yang netral pasif dan jarang berhubungan dengan negara-negara lain merupakan peninggalan total dari pemikiran-pemikiran dan tuntunan Aung San.     

Hubungan antara Agama dan Politik

Di sebuah negara beragama Budha seperti Birma, agama memerankan peranan kunci dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional. Hubungan antara politil dan agama setelah kemerdekaan merupakan isu yang sangat penting. Aung San membuat posisinya di publik sebagai seorang atheis dalam tulisanya di masa awal “Birma dan Agama Budha” bulan April 1935, walaupun begitu dia menyadari besarnya dampak agama Budha dalam kehidupan rakyat dan masyarakat secara utuh. Dia memanggil kalangan nasionalis untuk perhatikan isu ini dan mempertimbangkan perasaan orang-orang agamis. [8] (34) Aung San mengekpresikan pandangannya sendiri dalam hubungan antara agama dan para biksu dan politik pada Pertemuan Liga di bulan Januari 1946. Dia berkata, “Agama adalah tentang moral individu sedangkan politik adalah sebuah ilmu sosial. Sambil memperhatikan kebebasan beragama, kita harus menentukan garis batas antara agama dan politik. Dan kita akhirnya akan merusak semangat murni dari agama jika kita mencampurkannya”; “Kita lihat peranan penting kelompok agama di dalam masyarakat, karena mereka meperkaya budaya kita dan mendidik manusia, memberikan kontribusi secara positif untuk pembangunan sosia”, “Saya percaya bahwa Budhism adalah philosofy terbaik di dunia”, “tetapi saya ingin mengajak semua pemeluk agama Budha yang terhormat untuk menyucikan Budha dan memperkenalkannya ke seluruh dunia. Tujuan utama kalian adalah untuk menebarkan benih kasih sayang dan perdamaian di Birma dan seluruh dunia. Anda menolong orang dari ketakutan, kebebalan, ketidak-pedulian, dan anggapan yang salah, dan membantu mereka untuk hidup secara bahagia dan terhormat. Ini merupakan tujuan anda.” [16] (127-128) Selanjutnya Aung San menunjukkan, Kita sebaiknya tidak mempunyai president Budha di Republik ini, atau sebaiknya tidak menunjuk seorang pemimpin agama dalam kabinet, yang artinya tidak akan ada ruangan bagi agama dalam kehidupan politik.” [9} (3-4) Ini sangatlah jelas bahwa walaupun Aung San memegang bahwa “Agama Budha adalah philosofi terbaik di dunia ini” [10] (448), dia mengambil agama sebagai urusan pribadi orang dan menolak untuk pelibatan agama di dalam politik.

U Nu, pengganti Aung San, menekankan pentingnya Budhism dan menggunakan sebagai sarana untuk partisipasi politik. Dia menyebutkannya dalam sebuah artikel yang ditulis di akhir tahun 1930-an, “Saya seorang Marxist... Bekerja untuk marxisme dan pada saat yang sama memperlihatkan penghormatan kita terhadap Budha.” [9] (61) Oleh karena itu, U Nu pertama dianggap beragama Budha sebelum dia dianggap seorang politikus. Mengapa Aung San dan U Nu mempunyai perbedaan yang sangat menyolok dalam sikap dan kebijakan mereka tentang hubungan antara agama dan politik? Sebuah alasan penting adalah Aung San sebagai seorang pahlawan populer yang disegani, dia tidak membutuhkan dukungan dari agama dalam karir politiknya; [14] (243) sementara U Nu harus bergantung pada Budhism untuk mendapatkan legitimasi politiknya karena kekurangan dalam pengalaman berpolitik yang brilian.       

Kesimpulan

Di dalam kesimpulan, eksplorasi kalangan elit Birma untuk jalannya pembangunan nasional setelah kemerdekaan mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

Yang pertama, ekplorasi mereka terfokus pada nasionalisme dan menemukan kurangnya deokrasi dan bahan-bahan ilmiah. Ini dapat diilustrasikan dengan baik oleh motto Kami Asosiasi Orang Birma (We Burmese Association) di tahun 1935, “Birma adalah negara kita. Orang Birma adalah karakter kita, Bahasa Birma adalah bahasa kita. Kita mencintai negara kita. Mempromosikan karater kita. Menghormati bahasa kita.” [24] (1059 Aung San juga percaya bahwa sosialisme ilmiah hanyalah sebuah ilusi sebelum mencapa tujuan-tujuan nasional di Birma [10] (402) Walaupaun kidak ada istilah terlalu berlebihan dalam menekankan sebuah karakteristik asli sebuah negara dalam berjuang melawan pemerintahan kolonial, hal ini jelas tidak akan kondusif untuk mengemudikan modernisasi dan meninggalkan demokrasi dan ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, di antara bekar negara koloni Inggris, Birma adalah satu-satunya negara yang mengundurkan diri dari negara persemakmuran setelah kemerdekaannya. Untuk memutuskan hubungannya dengan penjajah dikemukakan sebuah nasionalisme yang ekstrim.

Kedua, eksplorasi mereka menemukan mentalitas sederhana kalangan elit nasionalis Birma dalam mencapai tujuan akhir dalam pukulan pertama. Mereka tidak memiliki pemahaman dan persiapan yang cukup tentang kerasnya dan sifat yang menghanyutkan dari arus modernisasi setelah kemerdekaan. Setelah belajar selama bertahun-tahun, Hans-Bernd Zoller, seorang intelektual Jerman memberikan komentar, “Kelompok Buku Nagani, sama seperti Asosiasi Muda Agama Budha, Pemberontakan Saya San, dan Gerakan Thakin yang dipimpin oleh Aung San adalah salah satu dari usaha-usaha yang dilakukan oleh orang Birma untuk membangung Birma baru yang bahagia. Tetapi organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan ini semua bercirikan kejayaan mereka dan dalam skala yang mengherankan. Semua budaya politik yang mencakup bebagai permasalahan dan ambisius ini ada dalam jangka waktu yang lama walaupun setelah kemerdekaan Birma. “Proyek Kemakmuran Nasional”-nya U Nu, “Sosialisme Gaya Birma”-nya Ne Wim, dan “Empat Tujuan” yang diperjuangkan oleh pemerintahan saat ini adalah perwujudan dari budaya politik yang seperti itu. [25] (5)

Ketiga, eksplorasi mereka cukup sederhana. Dalam periode yang sama, Gandhi dan Nehru, pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional India, mempunyai penelitian yang mendalam tentang arah industrialisasi dan modernisasi pertanian India setelah kemerdekaan. [2] (1-44) Eksplorasi kalangan elit nasionalis Birma tentang jalannya pembangunan Birma dan beberapa isu penting setelah kemerdekaan hanya di permukaan dan kasar walaupun Gerakan Pembebasan Nasional Birma sangat dipengaruhi oleh India, khususnya oleh Partai Konggres India. Keduanya, Asosiasi Orang Birma, dan Thirty Comrades yang dipimpin oleh Aung San kebanyakan hanya memikirkan cara untuk memenangkan kemerdekaan dan tidak memikirkan jalanya pembangunan setelah kemerdekaan. Pemikiran Aung San sangat jauh lebih sederhana dari pemikiran Nehru. Walaupun begitu, penyebab penting lain yang membuat lambatnya modernisasi di Birma setelah kemerdekaannya adalah para memimpin nasional meninggalkan dasar yang telah diletakkan oleh Aung San untuk Birma di berbagai aspek. Oleh karena itu kematian Aung San pada tanggal 19 Juli 1947, pada umur 32, merupakan kehilangan yang sangat besar untuk proses modernisasi paska-kemerdekaan di Birma.    

Kyoto Review of Southeast Asia Issue 10 (August 2008)